BIROKRASI

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Arti Birokrasi

Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.

  1. B. Mengapa Jagat Birokrasi?

Mengapa jagat birokrasi yang menjadi sasaran depluralisasi? Pertama, institusi birokrasi dianggap sebgai ruang aktualisasi jati diri individu maupun etnis yang paling efektif di era otonomi. Otonomi daerah dijadikan momentum untuk mendesakkan dan memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik etnis lokal yang sebelum otonomi tidak memperoleh ruang aktualisasi yang kemudian menyebabkan mereka tersubordinasi dan tenggelam dalam dominasi ekonomi dan politik etnis pendatang. Pada titik ini, pemekaran daerah lalu diyakini sebagai cara yang paling tepat mengakselerasi pembangunan daerah sesuai selera masyarakat lokal. Pada kadar tertentu, pemekaran bahkan merupakan sebuah bentuk ‘pemberontakan’ dengan tujuan utama: membebaskan dan memerdekakan diri dari dominasi etnis pendatang. Berdirinya Provinsi Gorontalo, Banten, dan Sulawesi Barat, membuktikan kuatnya semangat itu. Arti strategis birokrasi juga terkait dengan fungsinya sebagai pusat layanan publik serta lembaga pengatur lalu lintas, penggunaan, dan alokasi sumber daya lokal. Pertarungan memperebutkan lahan tersebut tak jarang berujung pada konflik terbuka antara etnis lokal dengan pendatang. Konflik antara etnis Dayak dengan Madura di Kalimantan kiranya menjelaskan sebagian persoalan ini.

Kedua, dunia birokrasi juga dinilai sebagai kendaran paling efektif mengantarkan seseoang pada kekuasaan sekaligus mengukuhkan kuasa etnis atasnya. Di era otonomi, jagad birokrasi menjadi arena bermain yang paling menarik, bahkan bagi putra daerah yang sudah puluhan tahun berkiprah di daerah lain. Magnitude kekuasaan yang sangat besar yang digelontorkan Pusat ke daerah otonom menjadikan setiap jabatan di ranah birokrasi menjadi incaran. Tak mengherankan jika ambisi untuk meraihnya seringkali dilakukan dengan menempuh berbagai cara. Sebutlah, menerapkan siasat pembendungan dan penyederhanaan kompetisi dengan membatasi ruang gerak kolega etnis pendatang. Umpamanya, meniupkan klaim sepihak bahwa kampung halaman hanya bisa maju di tangan putra daerah. Selain itu, pintu masuk etnis pendatang ke dalam wilayah birokrasi diperketat, misalnya memasang barikade administratif bahwa hanya mereka yang terlahir d daerah itu yang boleh mengikuti seleksi calon PNS. Bahkan, ada elite politik lokal yang mengusulkan agar setiap pelamar PNS terlebih dulu menjalani uji kemampuan bahasa daerah.

Awan hitam depluralisasi dapat ditepis dengan memperlengkapi undang-undang otonomi dengan klausul yang berfungsi merawat pluralitas. Langkah ini perlu ditempuh karena menyandarkan otonomi pada–meminjam Wiranto– “elemen yang sangat peka” (baca:etnis) akan berisiko bagi Indonesia yang superplural.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A. Reformasi Birokrasi Menjadi Kunci Perubahan

Kunci utama untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia adalah dengan mereformasi birokrasi. Sehebat apa pun pemimpin atau program kerja yang disusun, tidak akan banyak berarti jika tak didukung reformasi birokrasi.

“Tanpa ada reformasi birokrasi, orang baik dan hebat yang memimpin negeri ini pasti akan tersendat ketika akan menjalankan kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebab, kebijakannya akan cenderung disabotase oleh mereka yang selama ini memperoleh keuntungan dari tidak efisiennya birokrasi,” kata aktivis 1998 yang sekarang aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Budiman Sudjatmiko.

Menurut Budiman di Jakarta, inti dari reformasi birokrasi adalah efisiensi dan efektivitas dalam anggaran serta pelayanan publik. Ada sejumlah kebijakan yang harus dilakukan untuk mencapai hal itu, misalnya melakukan pensiun dini untuk memudakan birokrasi, peningkatan profesionalisme, rotasi untuk melenturkan sistem yang kaku, serta penegakan hukum.

Menurut pakar administrasi publik dari Universitas Indonesia, Jakarta, Eko Prasojo, sebenarnya banyak pihak memahami dan menyadari arti penting reformasi birokrasi. Namun, ada dua hal yang membuat reformasi birokrasi cenderung hanya menjadi wacana.

Pertama, reformasi birokrasi berarti mengubah perilaku dan budaya mereka yang ada di birokrasi. Perubahan ini membutuhkan waktu lama dan usaha terus- menerus karena berbagai kebiasaan di birokrasi sudah tertanam bertahun-tahun.

Kedua, berbagai kekuatan politik selama ini masih cenderung menjadikan birokrasi sebagai tempat mencari uang. “Itu terlihat, misalnya, dalam pertarungan sejumlah parpol saat memperebutkan jabatan menteri. Posisi di kementerian bukan hanya berarti kedudukan politik, tetapi juga ekonomi,” kata Eko.

Contoh lain yang lebih nyata, lanjut Eko, terlihat dalam kasus di Departemen Kelautan dan Perikanan yang terungkap beberapa saat lalu. Ternyata, banyak uang dari departemen itu yang mengalir ke berbagai kekuatan politik.

Sikap berbagai kekuatan politik yang menjadikan birokrasi sebagai sumber dana ini, tutur Eko, membuat ide tentang reformasi birokrasi selama ini seperti menemui jalan buntu.

Diakuinya, di satu sisi pelaksanaan reformasi itu membutuhkan dukungan politik yang kuat, yang antara lain bersumber dari partai politik. Namun di sisi lain, jika reformasi sungguh-sungguh dilakukan, keuntungan yang selama ini didapat berbagai kekuatan politik dari birokrasi akan lenyap. “Itulah tantangan terbesar dari reformasi birokrasi,” ungkap Eko lagi. (NWO),

  1. B. Empat Aspek Penting Sosok Birokrasi Ke Depan.

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya reformasi untuk menjadikan sistem administrasi negara sebagai instrumen yang lebih efektif bagi perubahan sosial, keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Upaya reformasi ini meliputi antara lain penataan ulang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang dijalankan oleh aparatur pemerintah baik pada tataran kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun SDM aparatur.

Hal ini tercermin dari beberapa produk perundangan yuang akan terbit dalam waktu dekat ini yaitu Undang-undang (UU) Pelayanan Publik, UU Administrasi Pemerintahan, UU Etika. Penyelenggaraan Negara, dan UU Kepegawaian Negara. Kesemua perkembangan positif tersebut akan bertambah baik lagi apabila Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan ini dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis, holistik, bersinergi, dan berkesinambungan.

Menurut Kepala LAN, dalam sambutannya pada acara pembukaan Diklatpim Tk II Angkatan XXIV (13/10/2008), yang dibacakan oleh Deputi V, Drs. A.M. Sinaga, M.Si, sosok birokrasi ke depan harus menyentuh 4 (empat) aspek penting, yaitu :

  1. Posisi. Birokrasi harus dikondisikan dalam posisi yang kuat dalam arti tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik. Birokrasi harus memfokuskan dirinya pada kepentingan publik dan bukan pada kepentingan politik tertentu. Sebagai konsekuensinya birokrasi harus memberikan pelayanan yang baik tanpa diskriminasi.
  2. Kelembagaan, dalam kelembagaan negara perlu dipisahkan antara jabatan politik dan karier. Birokrasi sebagai jabatan karier harus dipimpin oleh Birokrat Profesional Karier bukan oleh pejabat politik. Di Inggris birokrasi dipimpin oleh Permanent Secretary sebagai Chief Executive Officer (Sesjen/Sesda dalam sistem kita) dan bukan oleh Menteri sebagai pejabat politik.
  3. SDM yang Profesional, ini menuntut perubahan manajemen SDM aparatur yang mendasar. Rekrutmen dan penempatan dalam jabatan harus dilakukan secara fair (open to public), transparan serta berbasis kompetensi.
  4. Remunerasi yang memadai, profesionalisme dan kompetensi harus diimbangi dengan remunerasi yang layak dan fair. Ini merupakan salah satu bentuk aspirasi langsung atas kinerja seseorang, dan pada saat ini menjadi point penting dalam menciptakan birokrasi yang profesional.

Untuk mewujudkan sosok birokrasi di atas, dibutuhkan style kepemimpinan aparatur yang dapat membawa organisasi melakukan transformasi strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini merupakan suatu kebutuhan ke depan yang tidak dapat ditawar lagi.

Mengutip pendapat John H. Zenger & Joseph Folkman, kompetensi kepemimpinan birokrasi dapat dikelompokkan ke dalam lima cluster, yaitu :

  1. Character, bahwa pemimpin harus memiliki karakter yang kuat karena karakter seorang pemimpin merupakan titik sentral dari keberhasilan pemimpin. Karakter yang kuat ini ditunjukkan dengan kepemilikan seorang pemimpin akan standard etika yang tinggi, integritas, dan keyakinan yang kuat. Dengan karakter yang kuat seorang pemimpin tidak akan takut dan ragu untuk bertindak secara terbuka dan transparan.
  2. Personal Capabilities, bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan intelektual, emosional, dan ketrampilan yang akan menjadikan seorang pemimpin memiliki nilai tambah. Secara intelektual, pemimpin harus memiliki kemampuan menganalisis permasalahan dan memecahkan permasalahan secara tepat. Secara emosional, pemimpin harus memiliki emosional yang tangguh, percaya kepada orang lain, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi manakala berhadapan dengan publik. Dari sisi ketrampilan, pemimpin harus memiliki ketrampilan berbicara di hadapan publik.
  3. Focus on results, bahwa seorang pemimpin harus dapat mewujudkan tujuan organisasi menjadi suatu kenyataan, sehingga pemimpin harus benar-benar mampu menghasilkan sustained dan balanced result bagi organisasinya.
  4. Interpersonal skills, bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan bawahan maupun masyarakat luas. Kemampuan berkomunikasi merupakan kompetensi yang krusial untuk dimiliki seorang pemimpin, karena cara berkomunikasi seorang pemimpin merupakan ekspresi langsung dari karakternya dan hal ini juga merupakan media bagi masyarakat untuk memahami karakter pemimpinnya.
  5. Leading organizational change, bahwa seorang pemimpin harus dapat menjadi agent of change dan mampu mendorong terjadinya perubahan dalam organisasinya agar organisasi dapat tetap bertahan sepanjang masa. Untuk itu, seorang pemimpin harus mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pencapaian tujuan organisasinya.

  1. C. Birokrasi Pendidikan ditinjau dari Perspektif Ontologi

Dalam dunia pendidikan, sebuah organisasi sangat diperlukan dalam rangka memperlancar fungsi dan proses pendidikan. Dalam menjalankan fungsi organisasi pendidikan tidaklah dapat dipisahkan dengan birokrasi. Pada dasarnya, birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik. Birokrasi digunakan untuk dapat membantu mempermudah dalam memberikan layanan pendidikan yang pasti akan mempengaruhi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Birokrasi merupakan instrumen pembangunan pendidikan. Kekuatan birokrasi Indonesia sebetulnya bisa menjadi mesin penggerak yang luar biasa apabila mampu didayagunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Jika birokrasi dijalankan dengan benar, konsisten dan bertanggungjawab, maka kualitas pendidikan akan maju. Singapura, Hongkong, Malaysia dan Thailand merupakan contoh nyata negara yang menerapkan birokrasi dengan baik, sehingga pendidikan mereka mempunyai kualitas lebih baik dikarenakan birokrasinya yang profesional, tegas dan efisien.

Namun terdapat gejala atau fakta yang menunjukkan bahwa birokrasi tidak mampu memberikan layanan yang baik kepada pelanggan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta berikut ini :

  1. Adanya keterlambatan dalam mensosialisasikan tentang perubahan kurikulum.
  2. Menurut laporan banyaknya pungutan liar pada instutusi pendidikan yang bermula dari birokrasi yang salah.
  3. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara birokratik-sentralistik;(Husaini Usman, 2002).
  4. Pembayaran tunjangan guru yang lamban dikarenakan rumitnya birokrasi.
  5. TV trans7 memberitakan bahwa keterlambatan penerbitan ijazah SD s/d SLTA disinyalir karena birokrasi yang lamban.
  6. Menurut penelitian ditemukan bahwa birokrasi pendidikan ternyata mengidap patologis yang tingkat keparahannya cukup memprihatinkan. Paling tidak dalam penelitian tersebut ditemukan empat jenis penyakit :
  1. Rigiditas pelayanan,
  2. Pungutan birokrasi,
  3. Formalitas aktivitas birokrasi, dan
  4. Sikap instruktif aparat. (Sugeng Bayu Wahyono (1997:11-12).

  1. Jajak pendapat Kompas 16-17 Maret 2005 menyimpulkan bahwa mentalitas birokrasi yang dilumuri KKN rupanya masih melekat dimata publik setiap kali berhadapan dengan aparatur pemerintah dan cara kerja mereka yang lambat dan berbelit-belit serta berbiaya tinggi. Anggapan negatif menemukan aktualisasinya pada keefektifan dan ketidakefienan mereka dalam melayani masyarakat. (Kompas g,2005:50).

  1. Birokrasi Pendidkan

Sebelum masuk pada pengertian birokrasi pendidikan, alangkah baiknya diluas pengertian pendidikan. Pendidikan dalam arti luas adalah segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan. Pendidikan berlangsung disegala jenis, bentuk dan tingkat lingkungan hidup yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada dalam diri individu. Dengan kegiatan pembelajaran seperti itu, individu mampu mengubah dan mengembangkan diri menjadi semakin dewasa, cerdas dan matang. Jadi singkatnya, pendidikan merupakan system proses perubahan menuju pendewasaan, pencerdasan dan pematangan diri. Pada dasarnya pendidikan adalah wajib bagi siapa saja dan kapan saja dan dimana saja, karena menjadi dewasa, cerdas dan matang adalah hak asasi manusia pada umumnya.

Sedangkan dalam arti sempit, pendidikan adalah seluruh kegiatan belajar yang direncanakan, dengan materi terorganisasi, dilaksanakan secara terjadwal dalam system pengawasan dan diberikan evaluasi berdasar pada tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan belajar seperti itu dilaksanakan didalam lembaga pendidikan sekolah. Tujuan utamanya adalah pengembangan potensi intelektual dalam bentuk penguasaan bidang ilmu khusus dan kecakapan merakit system tekhnologi.

Dari pendekatan dikotomis antara arti luas dan dan arti sempit, muncul pemikiran alternative. Secara alternative, pelaku pendidikan adalah keluarga, masyarakat, dan sekolah (dibawah otoritas pemerintah) dalam suatu sistem integral yang disebut tripartite pendidikan. Fungsi dan peran tripartit pendidikan adalah menjembatani pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat luas. Tujuannya, agar aspirasi pendidikan yang tumbuh dari setiap keluarga dapat dikembangkan didalam kegiatan pendidikan sekolah, untuk kemudian dapat diimplementasikan didalam kehidupan masyarakat luas.

Sementara itu birokrasi pendidikan yang dimaksud disini adalah penggunaan praktik-praktik birokrasi dalam pendidikan. Banyak persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan segera menjadi berlarut-larut karna rumitnya birokrasi contoh kasus tentang usulan perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana serta perlengkapan ¬pendidikan yang diajukan oleh sekolah kepada pemerintah bahkan diajuka¬n setiap tahun, namun tidak ada respon dan penyelesaian yang memadai dari birokrasi pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota maupun pemerintah pusat. Kondisi objektif ini menunjukkan bahwa sistem sentralistik kebijakan pendidikan, penentuan alokasi anggaran yang selama ini terjadi, meskipun sudah dilakukan kebijakan desentralisasi pemerintahan, bagi sekolah pola sentralistik dari sekolah ke pemerintah ¬daerah masih berjalan.

PP No. 38 tahun 1992 masih berlaku hingga kini, dan dalam PP ¬tersebut tidak dinyatakan bahwa Kantor Departemen Pendidikan maupun Dinas Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai institusi pendidikan yang diurus atas dasar profesionalisme kependidikan, kemudian persyaratan para pimpinan : pejabatnya juga bukan berlatar belakang tenaga kependidikan.

Hal yang sama dalam Pasal 1 Ayat 10 UUSPN No. 20 tahun 2003 mengatatakan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikaN. ¬Hal ini berarti Dinas Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Oleh karena itu persyaratan pejabat yang ada pada ¬lingkungan Dinas Pendidikan adalah persyaratan pengangkatan jabatan pada Pemerintah Daerah yaitu pengangkatan personal yang menduduki jabatan pada Dinas Pendidikan pada umumnya atas dasar golongan kepangkatan, pendidikan kedinasan eselon jabatan sebelumnya, dan DP3 terakhir bukan atas dasar profesionalitas pendidikan dalam arti berijazah pendidikan dan pengalamannya dalam bidang pengelolaan pendidikan. Pernyataan ini diperjelas oleh PP No. 38 tahun 1992 Pasal 4 Ayat 1 mengatakan hirarki yang diberlakukan untuk tenaga pendidik di masing-masing satuan pendidikan didasarkan atas dasar wewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar, Ayat 2 mengatakan hirarki yang diberlakukan untuk tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik didasarkan pada pengaturan wewenang dan tanggung jawab dalam bidang pekerjaan masing-masing. Penempatan dan formasi bagi tenaga kependidikan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak jelas atau kabur.

  1. Rendahnya Biaya Pendidikan

Rendahnya biaya pendidikan yang disediakan negara pada negara berkembang menjadi alasan klasik rendahnya kemampuan pemerintah mendukung penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi kebutuhan sekolah yang sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Hal inilah yang membedakan kualitas pendidikan pada negara berkembang dengan negara maju (Fangerlind, I dan Saha, L. J., 1983).

Dunia pendidikan kita telah terpuruk. Pendidikan telah mendapat perhatian yang tinggi dari para birokrasi pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Tetapi perhatian itu hanya berbentuk sloganisme, secara faktual fasilitas dan sarana pendidikan memburuk, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan rendah yaitu hanya mampu memenuhi kebutuhan dan pangan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak¬-anaknya dan kesehatan keluarganya. Jika hanya mengandalkan gaji dari guru, fasilitas pembelajaran tidak memadai, penerapan strategi belajar mengajar di kelas tidak memadai (monoton), dan kualitas lulusan seadanya saja tidak mempunyai daya saing yang memadai.

Sebagai implikasinya bagi generasi muda potensial memandang jabatan guru dan tenaga kependidikan adalah lahan kering, tidak memberikan jaminan kesejahteraan. Oleh karena itu generasi yang merasa memiliki kemampuan dan kecerdasan yang memadai tidak memilih jabatan guru atau tenaga kependidikan sebagai pilihan. Hal ini menggambarkan kemerosotan kualitas sumber daya manusia pendidikan yang cukup memprihatinkan. Dewasa ini satuan pendidikan atau sekolah pada semua jenjang dan jenis dihadapkan pada persaingan mutu yang ketat dan manajemen sekolah yang kompleks, sehingga pemahaman yang akurat tentang tujuan serta metode oleh setiap kepala sekolah untuk mencapai tujuan amat vital.

Namun dilihat dari posisi kepala sekolah di hadapan birokrasi pemerintahan seperti birokrasi Dinas Pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota, birokrasi ini tidak banyak memberi dorongan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendekatan yang dilakukan pendekatan birokrasi antara bawahan dan atasan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan para birokrat pendidikan pada pemerintah daerah tersebut menempatkan diri sebagai atasan yang dipandang dapat mengambil kebijakan yang mengancam posisi kepala sekolah. Kepala sekolah dapat saja diusulkan oleh kepala dinas kepada bupati/walikota untuk diganti dalam waktu-waktu yang mengejutkan kepala sekolah. Kondisi demikian menjadikan kepala sekolah pada posisi yang gamang, tidak dapat melaksanakan tugas dengan optimal, tidak ada jaminan programnya menjadi perhatian memadai dinas pendidikan maupun pemerintah daerah di mana sekolah itu berada. Birokrasi tersebut cenderung memperlakukan kepala sekolah hanya sebagai unit kerja mereka, bukan dipandang sebagai pemimpin institusi profesional kependidikan yang memiliki otonomi atas dasar profesional tersebut. Perlakuan birokrasi yang demikian ini terhadap kepala sekolah tentu saja berkontribusi positif terhadap rendahnya mutu dan martabai pendidikan, bahkan menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Perilaku birokrat yang sangat mempersempit ruang profesional kepala sekolah dan para guru serta tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembelajaran. Meskipun demikian, tentu saja ada birokrat pendidikan dan kepala dinas pendidikan yang visioner dan memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan pendidikan dan juga memperhatikan serta mempertahankan kepala sekolah yang menunjukkan kinerja yang berkualitas. Tetapi kita tidak dapat menunjukkan seberapa banyak birokrat pendidikan dan kepala dinas yang visioner.

BAB III

PENUTUP

  1. A. Kesimpulan

v         Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.

v         Kunci utama untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia adalah dengan mereformasi birokrasi. Sehebat apa pun pemimpin atau program kerja yang disusun, tidak akan banyak berarti jika tak didukung reformasi birokrasi.

v         Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya reformasi untuk menjadikan sistem administrasi negara sebagai instrumen yang lebih efektif bagi perubahan sosial, keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

v         Pada dasarnya, birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik. Birokrasi pendidikan diharapkan dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan.

v         Namun, fakta yang berbicara adalah birokrasi selalu saja hanya sebatas propaganda yang bersifat “melayani”, memudahkan hubungan antarwarga dan hubungan warga dengan negara.Yang sungguh sangat ironis lagi, birokrasi telah menjadi alat kontrol negara serta menjadi mesin penyedot uang bagi negara dan sekelompok oknum di dalamnya, atau dengan kata lain birokrasi justru menjadi “raja zalim” yang harus selalu “diabdi dan dilayani”.

  1. B. Kritik dan Saran

Bagi para pembaca dan rekan-rekan yang lainnya, jika ingin menambah wawasan dan ingin mengetahui lebih jauh, maka penulis mengharapkan dengan rendah hati agar lebih membaca buku-buku lain yang berkenaan tentang” Birokrasi” .Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

  • WJS. Poerwadarminta, 2007, Kamus Umum Bahasa Indonesi, Jakarta: Balai Pustaka.
  • Sagala, Syaiful. 2007. Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
  • Suhartono Suparlan. (2007). Filsafat Pendidikan. Yogyakarta: Ar ruzz Media.
  • Tilaar, H. A. R. 2003. Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
  • Tony Bush & Marianne Coleman. 2008. Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan. Yogyakarta: Ircisod.
  • Usman, Husaini. 2006. Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
  • Diperoleh dan dikutip serta di edit seperlunya dari “http://id.wikipedia.org/wiki/BirokrasiKategori: Rintisan bertopik manajemen Manajemen.

About these ads

Satu Tanggapan to “BIROKRASI”

  1. tulisan anda real terjadi dilapangan. Utk itu gimana mengurangi tangan2 bisul birokrat spy tdk terlalu masuk ke jantung pendidikan? : Gimana kl Guru ndak perlu pangkat & ndak perlu sertifikasi krn pangkat ndak ada hub dgn profesi guru sdg sertifikasi lwt akta,Masa Ibarat mobil cacat pabrik yg disalahkan mobilnya!.Cukp Gr yunior II masa kerja 8 th, Yunior I masa kerja 12 th, senior I masa kerja 15 th, Senior II masa kerja 20 th & diatas 20 th senior III dg jenjang gaji yg berbeda-beda, Akur…?!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: